Disadur dari Clark, B. Political Economy : a compatative approach. Praeger. Second Edition. London.
Mengapa Mempelajari Ekonomi Politik dan Kelembagaan
Kita-manusia, makan dan minum setiap hari. Kenapa ? Jawaban anak kecil
adalah “karena lapar”. “Kalau tidak makan dan minum kita lapar, kemudian sakit
dan bisa mati” jawab Satria anak Saya. Mungkin Anda sepakat juga dengan jawaban
tersebut. Ini salah satu alasan dengan perspektif lebih luas :[1]
Menurut
penelitian yang dilansir dari indiatimes.com, ada satu tujuan penting dari
makan bagi manusia dan tujuan ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih bijak
dalam memilih menu makanan. Tujuan tersebut adalah makanan membantu manusia agar selalu sehat dan waras.
Makanan
yang ada di sekitar Anda memiliki banyak nutrisi tersembunyi di dalamnya yang
penting untuk kesehatan tubuh. Tak hanya sayur dan buah saja, makanan sehat ada
banyak macamnya seperti biji-bijian, kacang-kacangan, ikan laut, hingga daging
merah. Umumnya pilihan makanan ini memang tidak bisa membuat Anda merasa
kenyang secara full namun bermanfaat sangat tinggi untuk kesehatan tubuh Anda.
Sayangnya pilihan makanan yang ada saat ini atau makanan yang dijual di luaran
sana tidak bisa mencakup semua nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Makanan tersebut
hanya memberikan efek kenyang saja tanpa mampu menguatkan tubuh.
Beberapa pilihan makanan tidak sehat yang
Anda temui di luaran sana adalah yang tinggi akan zat gula dan garam.
Padahal menurut penelitian, zat makanan
ini justru akan membuat otak menjadi 'rakus' dan memaksa Anda untuk terus makan.
Obesitas mungkin menjadi efek buruk yang dapat terlihat. Namun di baliknya ada
serangkaian penyakit yang siap mengintai kesehatan tubuh Anda. Jadi, bijaklah
dalam memilih makanan. Berikan rasa kenyang tidak hanya untuk fisik Anda namun
juga mental Anda.
Pertanyaan
yang sama kita ajukan pada mata kuliah ini. Mengapa kita perlu mempelajari
Ekonomi Politik dan Kelembagaan ? mengapa wajib, sehingga tanpa mengontrak mata
kuliah ini, Anda tidak bisa ikut sidang, yang artinya tidak bisa lulus. Juga,
mengapa waktu perkuliahannya 2 SKS ?
Jawabannya
diurut dari sosok (sikap, ketrampilan dan pengetahuan) sarjana ekonomi apa yang
distandarisasi oleh Program Studi Ilmu Ekonomi. Mari kita lihat opsi profil
lulusannya :
1.
Sosok
yang memiliki ketertarikan yang kuat terhadap permasalahan ekonomi dan
pembangunan yang dihadapi wilayah dan masyarakat, yang didukung kemampuan
menggunakan dan mengolah data untuk memecahkan permasalahan tersebut di bawah
bimbingan peneliti utama.
2.
Sosok
yang memiliki kemampuan memahami fenomena ekonomi yang didasarkan pada
pemikiran logis, sistematis dan ilmiah.
3.
Sosok
profesional yang menguasai prinsip-prinsip ekonomi untuk analisis pembiayaan
pada berbagai lembaga keuangan.
4.
Pelaku
usaha yang mampu menjalankan bisnis, memiliki jiwa kewirausahaan yang berciri
inovatif dan mandiri serta mampu memanfaatkan peluang bisnis yang berlandaskan
etika bisnis Islam.
5.
Sosok
yang memiliki kemampuan mendampingi, memfasilitasi, memberikan advokasi dan
konsultasi terkait pembangunan.
Point
1 dan 2 menampilkan sosok ilmuwan. Ilmuwan harus mampu menghasilkan informasi
yang valid dan kredibel. Point 3 dan 4 menampilkan sosok pengambil keputusan
masing-masing pada lembaga keuangan dan usaha yang dipimpinnya, yang memerlukan
juga ketelitian dalam mengambil keputusan bisnis. Point 5 menampilkan sosok mujaddid dalam pembangunan ekonomi.
Kemampuan point tersebut memerlukan sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Salah
satunya dari ekonomi politik dan kelembagaan.
Ekonomi politik dan
kelembagaan membahas isu kemakmuran dan keadilan. Interaksi aktivitas dan
kebijakan ekonomi dan politik sering menimbulkan konflik untuk mencapai
kemakmuran dan keadilan.
“Politik
ekonomi adalah awal mula ilmu sosial” papar Clark (1998). Ia menjelaskan bahwa
ahli teori seperti Adam Smith, John Stuart Mill dan Karl Marx, mereka telah
membangun visi sistem sosial. Setidaknya, hingga akhir pertengahan abad ke-19
politik ekonomi terkelompok pada ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi, sejarah
sosial, psikologi sosial, dan filsafat sosial. Mengapa ? Ilmuwan sosial
berusaha memelihara kekuatan analitis dan presisi ilmu alam, berusaha
memelihara objektivitas ilmu pengetahuan, dengan cara menampilkan logika dan
data faktual, ilmuan sosial berusaha memecah isu politik (dari konteks ilmu
politik ekonomi).
Para
ahli ekonomi, kemudian, fokus pada upaya individu (manusia) dalam memperoleh
kesejahretaan material dalam ‘sistem’ pasar. Asumsi rasionalitas individu dan
penggunaan uang sebagai ukuran untuk mengukur penyebab dan dampak mendorong
ahli ekonomi untuk membangun teori yang sebagaian besar diambil dari ilmu
fisika pada abas ke-19.
Ilmu
ekonomi moderen sering memperoleh skeptisisme dari ilmuan sosial lainnya.
Kritiknya diarahkah terhadap asumsi yang sederhana mengenai perilaku manusia,
kepentingan material, buta terhadap hubungan sosial, dan jargon esoteriknya.
Ilmuan sosial, secara diam-diam menyatakan kekagumannya terhadap ilmu ekonomi
yang memberikan konsep, teori, dan metode analisis dari apa yang mereka sebut
“ilmu suram”.
Politik, Ekonomi dan Ekonomi Politik
Apa perbedaan istilah ekonomi,
politik dan kata gabungannya “ekonomi politik” ? Batas pemahaman istilah
ekonomi dan politik disajikan pada matrik berikut :
|
|
Ekonomi
|
Politik
|
|
Tujuan
|
Kemakmuran
|
Keadilan
|
|
Area Kelembagaan
|
Pasar
|
Pemerintah
|
|
Aktor
|
Individu
|
Masyarkat
|
Ekonomi adalah usaha pemakmuran individu melalui
pasar, sedangkan politik adalah usaha pencapaian keadilan melalui kekuasaan
pemerintah.
Ekonomi terkait dengan upaya
untuk mencapai standar hidup material yang tertinggi dari sumber daya yang
tersedia. Tujuan utama ekonomi ada tiga : efisiensi, pertumbuhan dan
stabilitas. Politik, pada sisi lain, terkait dengan upaya untuk membangun dan
melindungi hak warga masyarakat. Tujuan politik adalah keadilan, yang juga
mencakup dua dimensi : kemerdekaan individu, persamaan dalam distribusi manfaat
dan kewajiban, dan tatanan sosial.
Perbedaan antara ekonomi dan
politik, yang semata – mata mengacu pada tujuannya, biasanya kurang memuaskan.
Kemakmuran dan keadilan tidak mungkin terkait. Mengapa ? Masyarakat yang makmur
cenderung diartikan sebagai masyarakat yang berkeadilan, sebab rentang pilihan
individunya lebar dan cenderung tertata. Sebaliknya, masyarakat berkeadilan
memperoleh kemakmuran dengan membuka kesempatan, imbalan yang adil, dan setiap
individu aman untuk melakukan produksi dan akumulasi kekayaan. Kemakmuran dan
keadilan bersifat saling menguatkan (mutually reinforcing). Namun perbedaan
yang mengacu pada tujuan tersebut tidak meyakinkan. Ekonomi dan politik fokus
mempromosikan kesejahteraan manusia dengan mempertahankan kemakmuran dan
keadilan.
Politik sering mengacu pada
aktivitas pemerintahan, sementara ekonomi terkait dengan kegiatan yang terjadi
pada pasar. Kira mebedakanya dari beberapa istilah yang dipahami umum. Dalam
politik kita mengenai label kampanye, pemilihan (election) dan lembaga
legislative, sementara kegiatan pada pasar contohnya adalah pertukarang barang
dan jasa dengan uang. Ini cenderung ambigu. Seperti halnya transaksi ekonomi,
kegiatan politik juga sering mencakup pertukaran manfaat (mutually beneficial
exchange) diantara orang atau kelompok yang berkepentingan. Contohnya, warga
masyarakat akan mematuhi hukum, sementara pemerintah melindungi hak-hak mereka.
Sebaliknya,
pasar memiliki ragam dimensi politik. Dalam perusahaan, kegiatan ekonomi sering
dicapai oleh kelompok yang secara kolektif fokus pada tujuan bersama. Para
pekerja menjadi agen dari bosnya (yang mempekerjakan). Pekerja diatur oleh
peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Kekuatan korporasi sering
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi memiliki
konsekuensi public, dan menjadi isu politik. Berdasarkan contoh ini, perbedaan
ekonomi dan politik atas dasar are kelembagaan tidak juga memuaskan.
Dari
perspektif aktor, kegiatan ekonomi dicapai
oleh tindakan perorangan sebagai individu yang otonom, sementara kegiatan
politik menampilkan upaya masyarakat yang secara kolektif mencapai tujuannya.
Ekonomi, dari isilah Yunani, adalah aturan rumah tangga (oikos = rumah tangga, nomos = aturan) –
prinsip pengelolaan rumah tangga. Politik, pada pihak lain, berasal dari
istilah Yunani juga, yaitu Polis. Polis berarti masyarakat atau komunitas.
Mengacu pada Aritoteles, kehidupan publik polis adalah
wilayah dimana terdapat kemerdekaan dan pembangunan manusia terjadi. Meskipun
kegiatan ekonomi sebagai al mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, mereka
gagal untuk terlibat dalam kapasitas manusia untuk bekerjasama dan membuat
keputusan kolektif berbasis pada argument, dialog, persuasi, dan kompromi.
Membedakan ekonomi dan politik
mengacu pada aktor utama adalah problematik. Problematikanya dalam membedakan
pilihan publik dan individu. Pada masyarakat demokratis, pilihan kolektif
masyarakat harus merefleksikan preferensi aggregate. Individu dan kelompok yang
merasa tidak terefleksi dalam preferensi tersebut menampilkan upayanya melalui lobby, kampanye, dan terlibat dalam
pemilihan anggota dewan atau pimpinan negara. Contoh kasus :[2]
JAKARTA, iNews.id - Polemik
keberadaan taksi online terus memanas. Setelah Peraturan Menteri Perhubungan
(Permenhub) No 26 Tahun 2017 dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) kemudian menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No 108 Tahun 2017 tentang taksi online.
Kehadiran Permenhub tersebut
kembali dipermasalahkan para pengemudi taksi online karena dinilai merugikan. Saat ini, kebutuhan transportasi
yang aman dan nyaman sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Berbagai inovasi
dilakukan pemerintah pusat untuk menyediakan angkutan bagi warga DKI Jakarta
yang memiliki mobilitas tinggi.
Melihat kebutuhan itu,
hadirlah sebuah moda angkutan yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi.
Angkutan berbasis online yang digarap
pihak swasta pun hadir dengan berbagai kemudahan dan kenyamanan.
Namun, hadirnya angkutan
tersebut menuai pro dan kontra. Kecemburuan diperlihatkan angkutan
konvensional. Mereka yang telah lebih dulu hadir mengaku merugi atas kehadiran
taksi online. Desakan pembubaran
taksi online pun disuarakan pengemudi
angkutan konvensional.
Taksi konvensional mengaku
merugi melihat adanya gesekan di jalan yang berpotensi menimbulkan gangguan
keamanan. Akhirnya, Kemenhub mengeluarkan Permen No 26 Tahun 2017, yang kemudian
ditolak mentah-mentah pihak angkutan online
karena merugikan. Kemudian Permenhub tersebut dibatalkan oleh MA.
Tak mau kehilangan waktu,
Menhub Budi Karya Sumadi meneken Permenhub baru No 108 Tahun 2017 tentang Taksi
Online. Peraturan tersebut bukan diterima dengan lapang dada oleh angkutan
online, namun malah dinilai tak ada bedanya dengan peraturan sebelumnya.
Masalah taksi online dan konvensional adalah contoh dari problematika
preferensi antar kelompo. Taksi konvensional dirugikan. Kepentingan taksi
konvensional tidak terefleksikan pemerintah, sehingga diterbitkan Peraturan
Menteri (Permen) No 108 Tahun 2017 tentang taksi online, yang kemudian ditolah
Mahkamah Agung (MA).
Jika politik dan
ekonomi tidak dapat dibedakan dengan jelas, mungkin istilah tersebut
menampilkan dua nama dengan proses yang sama. Keduanya fokus dengan
mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan manusia, mengoptimalkan sumber daya
(marshalling), mengelola konflik, mengalokasikan kewajiban dan manfaat,
menyajikan pemenuhuhan keinginan dan kebutuhan manusia. Meskipin
kemakmuran-keadilan, pasar-pemerintah, dan individu-masyarakat saling terkait,
tapi mereka tidak identik. Tetap memerlukan ketelitian membedakan urusan
politik dan ekonomi.
Pasar Sebagai Lembaga Ekonomi
Pasar adalah sistem pertukaran dimana pilihan individu untuk memasok dan
meminta sumber daya atau produk saling berinteraksi menentukan harga. Untuk
mengasses potensi pasar untuk mencapai tujuan kemakmuran, maka perlu untuk
mengkaji tiga dimensi kemakmuran : efisiensi, pertumbuhan dan stabilitas.
Efisiensi
Pasar persaingan sempurna, dengan beberapa pengecualian, mengarahkan
sumber daya menuju nilai guna yang sangat tinggi, tercermin pada hasil “Pareto
optimal” atau efisiensi ekonomi, dimana “tidak ada satu orangpun yang akan
lebih baik tanpa membuat orang lain merugi”. Pasar mengoordinasikan jumlah
besar transaksi dengan pengawasan politik yang minimal. Harga menyajikan
informasi dan insentif untuk mengarahkan individu dan dunia usaha dalam membuat
pilihan rasional mengenai penggunaan sumber daya dan pembelian produk.
Pasar mencapai
efisiensi melalui individu untuk membuat keputusan transaksi yang saling
bermanfaat. Individu akan bertransaksi dengan yang lainnya hingga mereka
mencapai tingkat utiliti maksimal yang sesuai dengan batasan sumber daya.
Persaingan mempromosikan efisiensi pasar. Perusahaan dan individu di bawah
tekanan konstan untuk mengadopsi teknologi yang lebih efisien, menggunakannya
untuk memproduksi dengan kemungkinan biaya terendah.
Namun pasar juga tidak
sempurna. Ada hambatan untuk masuk, sumber daya yang tidak mobile, kurangnya
informasi, differensiasi produk, dan konsentrasi kekuatan yang menyebabkan
kondisi teknis produksi dan upaya individu terhambat. Ketidaksempurnaan ini
menyebabkan inefisiensi.
Biaya transaksi juga
mengurangi efisiensi. Biaya transaksi adalah setiap biaya yang terkait
transaksi, mencakup biaya untuk memperoleh informasi barang dan jasa, kontrak
atau perjanjian bisnis satu paket dengan pengawasan dan penegakan aturannya.
Tingginya biaya transaksi kadang menghambat pembentukkan pasar. Contoh, tidak
ada pasar udara bersih, sebab, masyarakat harus mencurahkan waktu dan biaya
untuk mengorganisasi dan negosiasi dengan perusahaan untuk mereduksi polusi.
Ketika tidak ada pasar, biaya dan manfaat eksternal muncul dari transaksi pasar.
Tanpa pasar udara bersih, produksi baja dapat menimbulkan biaya polusi bagi
warga lokal. Ketika biaya eksternal muncul, maka pemerintah dapat mengimprove
efisiensi dengan perpajakan atau peraturan yang mengikat kegiatan industri.
Pada pihak lain, ketika diterima manfaat eksternal yang besar, pemerintah dapat
meningkatkan efisiensi dengan cara menyediakan barang publik. Contoh barang
publik : pertahanan nasional, jalan tol, polisi dan pemadam kebakaran.
Persaingan individu
yang menentukan perilaku pasar dapat juga bertolak belakang dengan efisiensi.
Persaingan yang sangat kuat dapat memperlemah ikatan sosial, menimbulkan
keterasingan, apatis atau ketidakpekaan, dan permusuhan. Kondisi psikologis ini
sering menimbulkan rendahnya produktivitas, kriminal, dan konflik sivil, dan
semunya berdampak pada efisiensi.
Meskipun pasar dapat
mencapai efisiensi, namun bisa gagal untuk mencapai maskud efisiensi sosial. Efisiensi
ekonomi hanya mengacu pada pemenuhan preferensi individu yang diperoleh dengan
uang dan kemampuan pemenuhan melalui komoditi, sedangkan efisiensi sosial
mempertimbangkan tujuan yang diadopsi melalui pemerintah yang mungkin tidak
dapat dipenuhi oleh daya beli individu, atau hanya dapat dicapai dengan tindakan
kolektif. Contoh, kelompk difabel memerlukan akses publik atau fakir miskin
perlu perumahan, akan terabaikan oleh mekanisme pasar, tapi komunitasnya dapat
meningkatkan efisiensi sosial dengan kekuatan pemerintah untuk mengalokasikan
sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan mereka.
Pertumbuhan
Pasar adalah mekanisme yang kuat untuk meningkatkan ketersediaan dan
produktivitas sumber daya. Dengan menempatkan konsekuensi keputusan negatif dan
positif secara langsung pada setiap individu, pasar menyajikan insentif yang
kuat untuk membentuk perilaku hati-hati dan ulet. Ketika individu tahu bahwa
dirinya memperoleh imbalan atau kerugian sebagai konsekuensi dari tindakanna,
mereka akan termotivasi untuk menimbang pilihannya lebih hati-hati. Hasil dari
insentif pasar akan tambahan sumber daya, kualitas sumber daya di upgrade, dan
inovasi dikembangkan. Kombinasi pengembangan teknologi dan ekspansi sumber daya
menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi.
Pasar juga membantu
perkembangan perubahan psikologis yang kondusif bagi pertumbuhan. Dengan
meminimisasi kendala moral dan budaya, pasar meningkatkan peran individu untuk
menciptakan identitasnya dengan mengacu pada ikatan tradisi dan ekspektasi.
Kepercayaan diri individu membentuk gaya hidup dan ekspresi. Membangkitkan
bakat terpendam. Proses penemuan diri ini dan pembaharuannya menjadi sumber
daya yang berarti bagi dinamisme pasar. Produktivitas dan inovasi mengalir dari
energi individu, berkontribusi meningkatkan standar hidup, dan kembali akan
memperluas kesempatannya dan memperbaharui motivasinya yang jadi hal mendasar
(essential) terhadap ekspansi ekonomi.
Kemampuan pasar untuk
pertumbuhan dapat terkendala oleh ketidakmampuan untuk membangun kecukupan
infrastruktur sosial dan ekonomi. Pertumbuhan memerlukan sistem transportasi,
pendidikan, dan barang publik lain yang tidak dapat dipenuhi oleh pasar (karena
kesulitan bagaimana menetapkan harganya). Kendala lainnya adalah ketidakpastian
terkait kurangnya informasi. Investor akan enggan untuk membiayai bisnisnya ketika
resiko bisnisnya begitu besar.
Persaingan individu
terkait dalam sistem pasar adalah fungsi dari pertumbuhan. Persaiangan status
sosial melibatkan konsumsi yang berlebihan untuk menampilkan kemakmurannya.
Sementara tingginya konsumsi berkontribusi pada perluasan ekonomi, tapi jika
tingkat tabungan rendah, maka dapat menghambat investasi dan karenanya merusak
pertumbuhan jangka panjang. Persaingan juga menciptakan ketidakamanan, individu
berusaha melindungi dirinya sendiri dengan membentuk organisasi dan kelompok
kepentingan untuk menekan fleksibilitas dan dinamisme pasar.
Stabilitas
Pasar fleksibel dalam merespon pola perubahan preferensi konsumen,
teknologi, dan ketersediaan sumber daya. Melalui mekanisme harga, perubahan
tersebut dengan cepat mengundang reaksi bisnis dan konsumen untuk menyesuaikan
produksi dan konsumsinya. Pasar berkontribusi terhadap stabilitas dengan
menyesuaikan diri terhadap ketidakseimbangan. Pasar keuangan juga berkontribusi
terhadap stabilitas. Ketika perekonomian melambat, tingkat suku bunga turun dan
mendorong pinjaman dan investasi menarik kembali. Sebaliknya, ketika
perekonomian memanas, suku bunga meningkat maka akan menekan pinjaman dan
investasi.
Ketidakstabilan pasar
secara terpisah dijelaskan oleh peran ekspektasi pelaku ekonomi. Pergeseran
psikologis ke arah pesimisme pada investor dapat menciptakan krisis keuangan
yang melimpah terhadap perekonomian riil, menghasilkan resisi dan pengangguran.
Sebaliknya, optimisme akan mengarah pada investasi baru dan tingginya pengeluaran
yang dapat menekan inflasi.
Pasar Sebagai Lembaga Politik
Meskipun pasar dipandang sebagai lembaga ekonmi,
pasar juga menampilkan fungsi penting dalam mencapai keadilan sebagau tujuan
politik. Peran pasar sebagai lembaga politik dapat dipahami dengan melihat
kapabilitasnya dalam mempromosikan dimensi keadilan : kemerdekaan, persamaan
dan ketentraman.
Kemerdekaan
Pasar menyediakan rentang lebar kemerdekaan. Setiap
individu memiliki hak untuk memilih terkait kesempatan kerja, tempat tinggal,
pola konsumsi, dan hubungan sosial. Alternatif yang bersaing menjadi kendala
kekuatan setiap orang atau perusahaan untuk menekan dan memanupilasi orang atau
perusahaan lain. Namun ketika
pasar memberikan rentang pilihan, pasar juga membatasi pilihan. Pasar hanya
menyediakan komoditi yang dapat dijual dan tingkat keuntungan tertentu, dan
karenanya gaga untuk merespon permintaan barang publik, seperti halnya
pertahanan keamanan negara, lingkungan yang bersih, dan transportasi publik.
Secara sejarah, keterkaitan pasar dan kemerdekaan
berbasis pada asumsi bahwa “kepentingan individu yang berbeda berujung pada
harmonisasi”. Jika tidak ada transaksi yang memaksa, maka seluruh transaksi
harus memberikan manfaat bagi pembeli dan penjual dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Bagaimanapun, rekaman dunia pasar riil memberikan
ilustrasi bahwa kemerdekaan satu individu membatasi kemerdekaan yang lainnya.
Pasar dapat membuka praktik monolopi industri, polusi lingkungan, dan
diskriminasi.
Persamaan
Dengan kekuatan permintaan
dan penawaran yang dapat menetapkan harga sumber daya, pasar juga
mendistribusikan imbalan pada kemampuan setiap orang untuk menyajikan sumber
daya yang bernilai. Pasar mengizinkan individu untuk memutuskan berapa banyak
sumber daya yang tersedia, dan berapa lama waktu dan kewajiban untuk terlibat
dalam meningkatkan kualitas sumber dayanya. Potensi pasar untuk mencapai
persamaan juga terbuka melalui kesempatan. Pada pasar persaingan sempurna,
karakteristik individu seperti ras, gender, agama, etnis, tidak berkaitan dalam
menentukan keberhasilan seseorang. Individu yang kurang berhasil, rasa sakit
hatinya diredam oleh kesempatan yang diberikan sumber daya dan dengan persepsi
bahwa imbalan sumber daya terkait dengan produktivitas.
Konsentrasi kekayaan dan kekuatan biasanya muncul dalam
perekonomian pasar. Penyebabnya karena penguasaan teknologi atau individu yang
membangun organisasi untuk menguasai persaingan dan mengendalikan kekuatan
pasar. Konsentrasi mengubah harga pasar dan alokasi sumber daya. Hasilnya
terefleksikan pada pendapatan personal. Orang pada kelompok yang kuat biasanya
memperoleh pendapatan lebih tinggi dari orang pada kelompok yang lemah.
Persamaan pada masyarakat pasar memerlukan persamaan
kesempatan, tapi ketika persaingan menimbulkan kesenjangan pemilikan kekayaan,
maka kesempatan setiap orang menjadi terbatasi. Orang masuk ke dalam pasar
persaingan dengan kewajiban atau manfaat yang diwariskan oleh latar belakang
keluarganya, tetangganya, sekolah dan budayanya. Ketika kondisi tersebut sangat
beragam, maka persamaan sejati kesempatan tidak akan terjadi.
Terakhir, pasar juga tidak adil, karena hanya merespon
kebutuhan manusia yang diperoleh dengan uang. Tak satupun pasar yang
mempertimbangkan maupun mengalokasikan sumber daya untuk melindungi hak asasi
manusia. Contoh hak asasi manusia termasuk hak terhadap perlindungan individu
terhadap tindakan kriminal, hak terhadap barang public, dan hak terhadap
kesehatan dasar.
Tatanan
Pasar menjadi dasar hubungan manusia berbasis pada pertukaran
hak istimewa (privilege) dan hirarki. Melalui sifat hak kepemilikan dan hak
sivil, individu hanya terlibat dalam transaksi atas pilihannya. Kemerdekaan
memilih dan berpendapat berkontribusi pada kesejahteraan dan biasanya membentuk
tatanan masyarakat.
Pasar juga membangun tatanan dengan meningkatnya
spesialisasi tenaga kerja, sedemikian hingga beragam dan membentuk mutually
dependent. Ketika individu memperoleh manfaat dari transaksi pasar, mereka
memiliki kepentingan dalam memperlakukan yang lain secara hormat. Suatu bangsa
tidak akan berperang ketika kesejahteraan ekonominya tergantung pada kemakmuran
partner dagangnya.
Terakhir, pasar berkontribusi pada tatanan dengan
mendistribukasikan manfaat dan beban masyarakat tanpa otoritas politik yang terlihat.
Keberhasilan dan kegagalan seseorang adalah hasil dari kekuatan pasar, dengan
demikian tidak ada alasan yang jelas untuk marah dan cemburu. Ketika seorang
individu menerima tanggungjawab dari takdirnya, maka tidak akan mengacaukan
masyarakatnya.
Dinamisme pasar merusak nilai tradisional dan struktur
sosialnya. Seiring dengan tiap individu untuk mencapai kepentingan pribadinya,
kohesifitas masyarakat dan tujuannya terreplace oleh kepuasan konsumsi dan
kepemilikan komoditi. Individualisme ini merusak kebaikan tatanan sosial.
Fungsi pasar hanya akan bekerja dengan baik dalam kontek sosial yang berbasis
pada norma etis dan hak individu. Ketika perilaku self-interested menjadi nilai
masyarakat, ikatan sosial akan kusut.
Sumber potensi lain kekacauman dalam masyarakat pasar adalah munculnya pertentangan kepentingan antara
pemilik sumber daya produktif dengan pekerja. Pemilik secara umum menetapkan
tujuan jumlah produksi terbesar dengan cara meminimumkan biaya pekerja, sedangkan pekerja ingin upah lebih tinggi dan
kondisi kerja yang lebih memuaskan. Konflik tersebut dapat menimbulkan
kemarahan, kriminal, rasial dan kegelisahan etnis.
Pemerintah
Sebagai Lembaga Politik
Sebagai lembaga politik, pemerintah memiliki tanggung
jawab atas keadilan dengan mempromosikan kemerdekaan, persamaan, dan tatanan
sosial. Bagaimanapun pemerintah juga memiliki potensi untuk melanggar gagasan
tersebut.
Kemerdekaan
Pemerintah memperbolehkan warga masyarakat untuk mencapai
tujuan mereka sebagai cermin dari kemerdekanaan. Contoh, pendididikan, keamanan
nasional, dan keamanan masyarakat diperoleh melalui pembiayaan pemerintah.
Kemerdekaan lebih dari sekedar kendala eksternal, kemerdekaan juga memerlukan
tingkat dasar kesejahteraan material dan lingkungan sosial yang kondusif untuk
membangun dan menggali kapasitas manusia. Pemerintah dapat berkontribusi
terhadap kondisi kemerdekaan tersebut dan juga meredam kekuatan individu dan
kelompok dari upaya mereka untuk membatasi kemerdekaan masyarakat. Dengan
memberikan alternative terhadap pasar sebagai arena dimana tujuan dapat
dicapai, pemerintah tidak hanya meningkatkan pilihan yang tersedia bagi
masyarakat, tapi membolehkan untuk memperbedasar rentang pilihan dan nilai.
Contoh, komitmen masyarakat terhadap kesamaan rasa atau perlindungan lingkungan
akan menguat ketika tindakan pemerintah sesuai dengan tujuannya. Pemerintah
tampil sebagai model dan guru, mendorong masyarakat untuk memunculkan
kapasitasnya. Tidak sedikit kebijakan public yang didukung yang rendah, dan
karenanya pemerintah melanggar ketentuan terhadap kemerdekaan warga masyarakat.
Pajak, peraturan, dan hukum menjadi kendala ketika disetujui oleh suara
mayoritas, tidak melanggar hak individu, dan bertujuan mempromosikan
kepentingan publik. Ketika masyarakat modern sering mengalami consensus yang
kurang pada hak individu dan kepentingan public, maka tindakan pemerintah
tertentu dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap kemerdekaan. Secara umum,
pemerintahan demoktratis memiliki sifat mementikan mayoritas dibandingkan minoritas.
Dengan kemampuan
monopoli terhadap polisi dan militer, pemerintah berpotensi untuk membatasi
kemerdekaan. Beberapa pemerintahan telah merevisi atau
meninggalkan hukum pertukaran tahanan, perebutan harta rampasan, dan
pengawasan. Kemerdekaan terbatasi juga tanpa tekanan yang terlihat. Jika bagian masyarakat
mempengaruhi pemerintah, maka tindakannya menampilkan kepentingan publik dan
menjadi alat kekuatan kelompok untuk menekan anggota masyarakat lainnya.
Persamaan
Persamaan membutuhkan perlakukan yang
sesuai dengan haknya. Sistem pasar hanya mempertimbangkan hak kepemilikan dalam
urusan distribusi pendapatan, dan konsep persamaan yang lebih luas mencakup
pertimbangan hak asasi manusia. Melalui kak kepemilikan, pemilik akan
memperoleh pendapatan berbasis pasar dari sumber dayanya, sementara pemerintah
memperhatikan hak asasi manusia untuk melindungi kepentinganya. Ketika
persamaan yang berbasis pada hak kepemilikan tergantung pada kriteria produktivitas, hak kepemilikan
mempertimbangkan kriteria persamaan lain dari kebutuhan, martabatnya, atau
status kewarganegaraanya. Jika hak asasi manusia memberikan akases individu
terhadap sumber daya, maka hanya pemerintah yang dapat melindungan hak tersebut
dan memelihara persamaan.
Pasar persaingan mendistribusikan
pendapatan dengan mempertimbangkan produktivitas sumber daya. Ketika pemeritah
mengesampingkan distribusi pasar, maka akan menghadapi masalah memformulasikan
kriteria persamaan. Pemerintahan demokratis akan menerima input dari warga
masyarakat. Warga masyarakat memiliki konsepsi yang berbeda mengenai persamaan,
dan akan menimbulkan konflik pada pemerintahan. Akan ada persaingan antara
kelompok kepentingan. Kelompok yang kuat akan memenangkan persaingan. Hasilnya,
pemerintah sendiri mungkin menjadi sumber kesenjangan, kebalikan dari
persamaan.
Tatanan
Pemerintah mempromosikan tatanan
interaksi manusia dengan mendefinisikan dan menegakan hak dan kewajiban. Tanpa
pengetahuan hukum, resolusi konflik akan menghabiskan sumber daya ekonomi dalam
jumlah besar. Pemerintah juga membangun tatanan dengan memelihara budaya
masyarakat. Dan, pemerintah juga memelihara tatanan dengan mengatur insentif
agar motif self-interest konsisten dengan kepentingan publik.
Karena pemerintah menggantikan
distribusi paar, warga masyarakat akan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk
memberikan manfaat kepadanya. Proses ini menjadi saling menguatkan. Seiring
dengan diperolehnya manfaat oleh individu atau kelompok, maka uang akan
mengalir ke pemerintah. Kelompok kepentingan berkembang biak dan membutuhkan
penguatan pemerintah. Politisasi perekonomian tersebut dapat menimbulkan kekacauan
pada tatanan melalui dua cara. Pertama, sumber daya produktif dapat bergeser
pada perjuangan politik untuk mengendalikan pemerintah, dan akan menghasilkan
lambatnya pertumbuhan serta mereduksi persaingan. Kedua, ketika pemerintah
menjadi determinan utama keberhasilan individu dalam masyarakat yang kurang
konsensus pada keadilan sosial, maka akan muncul kemarahan pada pemerintah dan
akan mengerosi dukungan terhadap pemerintah. Warga masyarakat mendefinisikan
pemeirntah sebagai alat dimana kelompok tertentu memelihara hak istimewanya.
Pemerintah sebagai Lembaga Ekonomi
Tujuan utama kemanusiaan adalah
mencari keamanan. Salah satu strategi untuk memperoleh keamanan adalah tindakan
individu untuk mengklaim sumber daya. Pendekatan alternatif untuk memperoleh
keamanan adalah kerjasama dan koordinasi kegiatan masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan kelompok agar memiliki kemampuan untuk menangani kelangkaan dan
ketidakpastian. Tindakan kolektif akan lebih efektif dibandingkan tindakan
individual.
Efisiensi
Pemerintah dapat mengimprove
efisiensi dengan mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Contoh, kekurangan informasi
dapat dipenuhi dengan bantuan pemerintah. Konsentrasi terhadap kekuatan privat
yang merintangi persaingan dapat diatasi dengan peraturan antitrust, regulasi
atau kepemilikan publik. Ketika eksternalitas eksis, pemerintah dapat
mengarahkan sumber daya dengan perpajakan, subsidi, regulasi atau secara tidak
langsung melalui pembiaayaan seperti halnya ketahanan nasional dan jalan tol.
Pemerintah juga mempromosikan
efisiensi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan sumber daya
produksi. Pada masa resesi, pemerintah dapat membuat kebijakan untuk
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi. Pendidikan publik menunjang
keahlian angkatan kerja. Stabilitas diciptakan melalui sistem hukum.
Pemerintah memiliki kekurangan
tekanan internal untuk mencapai efisiensi. Ketika barang publik dibiayai
melalui perpajakan, mungkin tidak akan memuaskan, karena tidak ada ketakukan
kehilangan pelanggan. Proses birokrasi biasanya lambat dan tidak fleksibel.
Semua masalah ini
Pertumbuhan
Pemerintah adalah kesatuan kemampuan
masyarakat untuk menghasilkan jumlah lebih dari yang dikonsumsi dan mengarahkan
surplus tersebut kepada investasi yang lebih produktif. Pemerintah dapat
mengimprove kemampuan pasar untuk menghasilkan surplus. Kontrol terhadap pajak,
pengeluaran dan suku bunga, dapat mengarahkan sumber daya terhadap akumulasi
modal. Melalui pembiayaan pendidikan dan penelitian, pemerintah dapat menunjang
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah dapat mereduksi ketidakpastian investasi melalui hak
kepemilikan yang terdefinisi, menghasilkan sistem hukum, menyeimbangkan kondisi
pasar.
Pajak dan pinjaman pemerintah dapat
menyerap uang yang sebaliknya dapat mengalir pada investasi swasta yang
produktif. Regulasi dapat menggeser sumber daya dari penggunaan yang efisien
dan dapat menanggulangu stagnasi. Subsidi dan bentuk perlindungan hukum lain menjadi
perisai perusahaan dari tekanan persaingan yang mengarah pada innovasi. Redistribusi
pendapatan melalui pemerintah dapat menentukan insentif untuk terlibat pada
kegiatan produktif. Upaya pemerintah untuk mencapai persamaan melalui
distribusi pendapatan cenderung merintangi keberhasilan, dan berpotensi
mengurangi dinamika pasar yang berpotensi pada pertumbuhan.
Stabilitas
Kehadiran kekuasaan pemerintah
meningkatkan stabilitas dengan meminimisasi konflik dan menyediakan keamanan
terhadap hak milik. Pemerintahan yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan
bisnis yang mendasari stabilitas. Contohnya adalah hukum antritrust, upah
minimum, pajak progresif dapat meredam ketidakseimbangan pasar.
Namun upaya pemerintah untuk mengarahkan sumber daya dan mengubah
distribusi pendapatan dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pemerintah memiliki
kekuatan untuk menciptakan siklus bisnis politik dalam elektabilitas, dan dapat
memberikan stimulus terhadap perekonomian. Nmaun ketika berakhir, perekonomian
dapat mengarah pada resesi.
Politik Ekonomi
Analisis
pasar dan pemerintah, sebagai lembaga politik dan ekonomi, menyatakan bahwa
tidak satupun yang kapabel untuk mengorganisir masyarakat untuk memberikan
kemakmuran dan keadilan. Kedua institusi memiliki kelemahan dalam
menyeimbangkan proses politik dan ekonomi untuk mempertahnakan kesehatan
masyarakat. Dalam pengertian positif, setiap institusi dapat melengkapi
kelemahan masing-masing. Bagaimanapun, pasar dan pemerintah dapat menimbulkan
kekuatan yang satu sama lain memperkuat
Ketika pasar dan
pemerintah berinteraksi satu sama lain, upaya untuk menganalisisnya secara terpisah
akan mengurangi pemahaman terhadap sistem sosial. Politik dan ekonomi adalah
dua segi proses dimana masyarakat diorganisasi untuk mencapai tujuan individu
dan masyarakat. Untuk mempelajari proses ini, pendekatan interdisipliner
melalui “politik ekonomi” adalah hal mendasar. Meskipun politik ekonomi ditinggalkan
oleh llmuwan sosial sejak abad ke-19, namun di abad ke – 20 ini masih tetap
relevan. Pada kejadian depresi besar dan dua perang dunia, isu seperti
pertumbuhan, distribusi, dan stabilitas ditransformasi dari ekonomi ke isu
politik. Politik ekonomi memberikan potensi untuk menganalisis dan merespon
masalah pada masyarakat modern, dimana kehidupan public dan privat menampilkan
konflik
[1] https://www.merdeka.com/sehat/selain-agar-tidak-lapar-ini-alasan-kenapa-manusia-harus-makan.html
diakses tanggal 02 Februari 2018 Jam 08.00
[2] http://www.inews.id/multimedia/read/polemik-menhub-rampungkan-masalah-taksi-online-dan-konvensional?sub_slug=video
diakses tanggal 02 Februari 2018 Jam 10.55
Tidak ada komentar:
Posting Komentar