Langsung ke konten utama

PRINCIPLE-AGENT PROBLEM DALAM PEREKONOMIAN

Perekonomian makro menampilkan wajah principle-agent problem. Kebijakan moneter, yang diotorisasi oleh Gubernur Bank Sentral, dan Kebijakan Fiskal, yang diotorisasi oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif), berperan sebagai pengendali perilaku ekonomi. Dua otoritas itu mengendalikan perilaku ekonomi rumah tangga : konsumen, produsen, pemerintah itu sendiri, dan perdagangan. Dua otoritas itu punya "target", sebut saja X, dan membuat "insentif" agar "partisipasi" seluruh rumah tangga mengarah pada target. Dua otoritas itu "mengharapkan" seluruh rumah tangga memilih "tindakan", sebut saja a atau b, yang mengarah pada pencapaian target.

Cermati contoh ini.

Bank Sentral, contohnya adalah BI, punya target " inflasi". Inflasi, fluktuasinya, bersumber dari pergeseran besaran dan kecondongan permintaan dan penawaran. Kita tahu bahwa permintaan muncul dari rumah tangga konsumen yang direspon oleh penawaran dari rumah tangga produsen. Saat itu, misal, inflasi melebihi target. Rumah tangga resah karena daya beli per lembar uangnya jadi turun. Presiden resah karena kasihan pada rakyatnya atau khawatir tidak memperoleh empati. Apa yang dapat dilakukan BI untuk menekan inflasi agar mencapai persentase yang ditargetkan ?

BI dapat memainkan insentif berupa suku bunga. Bank Sentral punya asumsi bahwa setiap rumah tangga dapat memperoleh utility dari suku bunga. Utiliti dari suku bunga yang tinggi adalah nilai uang rumah tangga menjadi lebih besar bulan berikutnya, atau 3 atau 6 bulan kedepan. Jika asumsi ini benar, maka BI dapat mengendalikan perilaku rumah tangga, agar, berpartisipasi dalam menekan inflasi melalui tindakanya menambah "tabungan" dan sebaliknya "mengikat pinggang". BI dapat meningkatkan suku bunga dengan persentase yang atraktif. Tentu, dengan mengurangi jumlah uang beredar, misalnya dengan cara menjual surat berharganya dengan persentase bunga yang atraktif juga. Uang masyarakat ditukar dengan surat "sakti". Insentif dan partisipasi demikian akan mengurangi permintaan barang dan jasa, yang secara teoritis, jika penawaran tetap, maka akan menekan harga dan optimisme penurunan inflasi ke arah target.

Kebijakan Fiskal. Contoh berikutnya. Misal, menghadapi masalah kelambanan LPE. Kelambatan itu diperkirakan pemerintah dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah resah karena ini. Pemerintah punya APBN sebagai insentif perekonomian. Apa yang dapat ia lakukan ? Kita tahu bahwa pertumbuhan dapat lebih cepat jika invetasi tumbuh. Bagaimana agar pemerintah mendorong rumah tangga produsen melakukan tindakan investasi. Misalnya : mengekspansi usahanya dengan cara memperluas pabrik. Merela harus beli tanah, membangun instalasi pabrik dan mengembangkan sumber daya manusianya untuk menambah pabrik itu. Pemerintah dapat mengarahkan pengeluaran pembangunannya untuk membangun infrastruktur. Uang yang dikocorkan untuk pengeluaran pembangunan adalah " insentif" fiskal. Contohnya adalah mengembangkan jaringan transportasi dari pelosok hingga kota. Produsen akan memperoleh utility atas infrastruktur tersebut berupa perluasan segmen pasar, karena distribusi barangnya dapat masuk hingga pelosok desa dengan biaya transportasi yang lebih murah. Catat jalan yang bagus dapat membuat laju mobil cepat dan hemat bahan bakar, karena bisa lebih cepat sampai tujuan. Utility lainnya adalah pengusaha konstruksi berkesempatan memperoleh proyek pembangunan jalan. Hasil dari keputusan rumah tangga produsen adalah kapasitas produksinya meningkat, sehingga nilai produk dari sektor mereka akan memperbesar PDB, tahun berikutnya LPE akan naik. Mereka, rumah tangga produsen, berpartisipasi meningkatkan LPE.

Kedua contoh itu menampilkan bagaimana target principle dicapai. Target "principle" dicapai dengan mendesain insentif agar tindakan partisipasi "agent" mengarah pada pencapaian target tersebut. Desain insentif ini sangat penting. Kita dapat menetapkan intuisi bahwa penyimpangan target dapat timbul karena ketidakcermatan dalam mendesain insentif. Tindakan-tindakan illegal economy, juga, dapat diminimalisir dengan desain insentif tertentu.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Ekonomi Pasar dan Laptop Si Unyil

SISTEM EKONOMI PASAR dan LAPTOP SI UNYIL Yuhka Sundaya Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung yuhkas@yahoo.com 2009 “Ada-ada saja”. Itulah kalimat yang muncul di belahan pikiran saya ketika mencantumkan judul artikel tersebut. Saya kira, mungkin itu adalah cermin dari keadaan obyektif pada belahan pikiran pribadi saya. Tapi apa boleh buat, sisi lain pikiran saya menginginkan agar gagasan dibalik judul tersebut coba disilaturrahiimkan dengan kawan-kawan FB. Untuk memisahkan beberapa belahan diri saya, mohon maaf, tidak berlebihan bila pribadi saya dibagi dua : si “A” dan si “B”. Istilah si “A” saya gunakan untuk memisakan belahan diri saya yang cukup emosional. Mudah-mudahan artikel ini ada manfaatnya deh, dan hapus saja dari wall kawan-kawan bila artikel ini hanyalah junk food he he. Sistem ekonomi pasar ? Frase ini boleh jadi tidak asing lagi bagi para pembaca. Frase tersebut juga bertetangga dengan frase ekonomi liberal. Pada dasarnya frase tersebut menjelaskan lokus pe...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Alasan dibalik Pengurangan Subsidi बबम : Pendugaan

Alasan dibalik Pengurangan Subsidi BBM Yuhka Sundaya Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung (UNISBA) Kekuatan mahasiswa dan organisasi masyarakat (Ormas) bersatu melawan kebijakan pemerintah yang telah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Mereka berjuang untuk membela orang-orang miskin. Praktisnya, pengurangan subsidi BBM secara langsung dapat meningkatkan harga BBM hingga 28,7 persen, lebih rendah dari tahun 2005. Secara historis, mereka memandang bahwa kenaikan harga BBM selalu memicu inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Inflasi ini kemudian menekan daya beli orang-orang miskin, karena pada saat yang bersamaan orang miskin tidak mungkin memacu pendapatannya secepat inflasi. Bukan hanya mahasiswa dan ormas yang miris dengan kebijakan pemerintah itu, lebih dari itu melalui beragam media, beberapa ahli ekonomi turut menjustifikasi alasan penolakan atas kebijakan pemerintah tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan, argumentasi mereka ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Ekonomi Produksi di Bawah Kendali Hukum

Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung EKONOMI PRODUKSI DI BAWAH KENDALI HUKUM : Kasus Illegal Fishing di Indonesia Yuhka Sundaya Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung Abstract. I present a conceptual model (framework) for analysis of production controlled by economic manner, with fisheries as a sample. Actually, economic activity has been working under law in every countries and every sectors, espescially in fisheries. Esentially, law is a system of rules, usually enforced through a set of institutions. In general, fisheries manager could introducing input and output controls to prevent illegal fishing, partially or simultaneousely. These need a conceptual model to explained it. Illegal fishing has been restraining the sustainable fisheries management goals. In attempt to create propositions, i have applied comparative static analysis to conceptual model. Its expressioning moderate fishermen respons to illegal fishing cont...
Posting Komentar
Baca selengkapnya